BNP2TKI Berencana Terbitkan Aturan TKI Pelaut dan Nelayan

Jakarta, BNP2TKI (12/9): Belum adanya peraturan pemerintah tentang prosedur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pelaut dan nelayan yang bekerja di kapal asing mendorong Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memfasilitasi pertemuan antar instansi terkait.

Dalam UU No. 39/2004 memang profesi TKI pelaut dan nelayan yang bekerja di kapal perikanan berbendera asing memang belum diatur secara baik oleh pemerintah. Padahal, saat ini ada ribuan TKI yang bekerja sebagai awak kapal dan nelayan di luar negeri belum mendapatkan perlindungan yang jelas.

Senin (12/9) digelar Pertemuan Biro Hukum dan Humas BNP2TKI dengan pejabat Kementrian Kelautan dan Perikanan, serta Instansi lainnya di Hotel Maharaja, Jakarta Selatan, untuk mendapatkan masukan bagi terbitnya Peraturan Kepala BNP2TKI tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut dan Nelayan di Kapal Berbendera Asing. “Diharapkan dari pertemuan ini akan ada peta yang jelas dan aturan yang melindungan Profesi TKI Pelaut yang berada di kapal-kapal bendera asing dan bekerja di luar negeri,” ujar Sekretaris Utama BNP2TKI, Edy Sudibyo ketika membuka forum dialog antara pemangku kepentingan TKI Pelaut di Hotel Maharaja, Senin (12/9).

Hadir pada saat pertemuan ini, Deputi Penempatan, Ade Adam Noch, Deputi Perlindungan, Lisna Y Poeloengan, Direktur Perlindungan Kawasasan Asia Pasifik, H Sadono, Direktur Perlindungan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa, Saiful Idhom, Direktur Penyiapan Pemberangkatan, Arifin Purba, Direktur Pelayanan dan Dokumentasi, Hary Marsono, dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Ramiany Sinaga. Menurut Edy, BNP2TKI peduli dengan perlindungan TKI Pelaut dan Nelayan yang bekerja di perusahaan berbendera asing. Diakuinya, profesinya pelaut memang lebih dari sekedar profesi sebagai pemancing. Mereka itu ada yang bekerja sebagai Nahkoda, Anak Buah Kapal, Mualim, teknisi mesin, teknisi elektri dan lainnya.

Diakui Edy, penempatan TKI Pelaut memang mempunyai kekhususan yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Berbarengan dengan revisi UU 39, BNP2TKI kini tengah melakukan sertifikasi terkait pendataan Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang menempatkan TKI sektor pelaut ini. Edy menegaskan, jika ada permasalahan, pemerintah akan sulit melindunginya. Karena itu, dengan adanya pertemuan ini pemerintah akan memiliki peta yang jelas tentang keberadaan TKI Pelaut dan Nelayan itu dan dari situ akan dikeluarkan aturan Kepala BNP2TKI untuk mengatur penempatan dan perlindungannya.

“Soal pelaut perikanan mengemuka karena pemerintah banyak menerima keluhan terkait profesi mereka,” ujar Edy. Dijelaskannya, keluhan itu seperti jam kerja yang tidak jelas dan tentu akan berdampak pada gaji yang akan mereka terima nantinya. Karena itu, kita juga akan menegaskan perlunya Perjanjian Kerja (PK) mereka.

Satu Tanggapan

  1. TKI kita yang bekerja sebagai awak kapal banyaknya di negara mana saja ya?
    dan tiap bulan, penempatan TKI yang sebagai pelaut kira2 berapa orang?
    thx

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: